Situs resmi Adiwarman A. Karim PPN atas Murabahah atau Pembiayaan Murabahah
YOU ARE HERE: Home Media Newspaper PPN atas Murabahah atau Pembiayaan Murabahah

PPN atas Murabahah atau Pembiayaan Murabahah

E-mail Print PDF

Oleh: Adiwarman A. Karim

Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, permasalahan pajak pertambahan nilai (PPN) telah menjadi bahasan serius manajemen bank tersebut mengingat karakteristik bank syariah yang mendasari transaksi-transaksinya dengan akad-akad yang lazim digunakan dalam transaksi sektor riil. Prinsip jual beli, prinsip sewa menyewa, prinsip titipan, merupakan contoh akad yang lazim di sektor riil yang digunakan dalam praktek perbankan syariah.

Sejak mendapat klarifikasi permasalahan PPN atas transaksi pembiayaan murabahah di awal beroperasinya pada tahun 1992, praktek perbankan syariah tidak pernah direpotkan dengan masalah PPN atas pembiayaan murabahah.  Persoalan baru timbul pada tahun 2003, dipicu dengan surat dari sebuah bank bank yang meminta konfirmasi kepada Ditjen Pajak tentang PPN atas transaksi murabahah.  Surat kedua dilayangkan oleh sebuah bank lain kepada Ditjen Pajak dengan topik sama. Ditjen Pajak menjawab kedua surat tadi pada bulan Maret 2003 dan Oktober 2003, yang menegaskan bahwa transaksi murabahah merupakan obyek PPN.

Sejak itulah permasalahan PPN atas murabahah menjadi topik yang tak kunjung selesai dibicarakan di kalangan perbankan syariah.  Bank Indonesia juga ikut memberikan penjelasan tentang karakterisitik perbankan syariah.

Tulisan ini berusaha mendudukkan permasalahan mengapa harus ada PPN atas murabahah, sekaligus menjelaskan mengapa tidak ada PPN atas pembiayaan murabahah.

Peraturan tentang PPN

PPN diatur dalam UU No. 8/1983 yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18/2000.  Undang-undang ini menyatakan bahwa segala jenis barang, berwujud baik bergerak atau tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan obyek PPN.

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atas hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pasal 1A ayat (1) huruf a menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Pengecualian PPN

Pasal 4A ayat (2) jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

  • Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
  • Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  • Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
  • Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yag tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Produk Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, antara lain mengatur :

  1. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
  2. Pasal 6 huruf m menyatakan bahwa usaha bank umum antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jelaslah bahwa bank syariah dapat menerima penyimpanan dana.  Dari sisi asset bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan yaitu menyediakan sejumlah dana sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam PBI Nomor 7/46/PBI/2005.  Bank syariah juga dapat melakukan kegiatan lainnya antara lain transaksi murabahah yaitu jual beli antara bank dan nasabah sebagaimana diuraikan dalam PBI 5/7/PBI/2005.

PPN atas transaksi murabahah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, antara lain mengatur :

  1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk unit usaha Syariah dan  kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  2. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah.

PBI ini memberikan definisi tentang transaksi murabahah, bukan tentang pembiayaan murabahah.  Oleh karena itu, meskipun transaksi murabahah merupakan salah satu kegiatan  usaha yang dapat dilakukan oleh bank Syariah, namun mengingat transaksinya adalah adalah jual beli, maka dari sisi Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang saat ini berlaku transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan merupakan kegiatan perdagangan.

Oleh karena itu, penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka transaksi murabahah, baik oleh pemasok/produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah, sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Pengusaha Kena Pajak, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Tidak ada PPN atas pembiayaan murabahah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, antara lain mengatur :

Pasal 9 angka 1 menyatakan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

  1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
  2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
  3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
  4. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
  5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
  6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
  7. Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
  8. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

PBI ini memberikan definisi tentang pembiayaan murabahah, bukan tentang transaksi murabahah.  Dua hal yang membedakan pembiayaan murabahah yang diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 dengan transaksi murabahah yang diatur dalam PBI No. 5/7/PBI/2003:

  1. Dalam pembiayaan murabahah, bank tidak bertindak sebagai penjual, tapi sebagai penyedia dana.  Sedangkan dalam transaksi murabahah, bank bertindak sebagai penjual.
  2. Dalam pembiayaan murabahah, tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual awal (original seller) kepada bank, dan tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari bank kepada nasabah.

Pembiayaan Murabahah

PBI No. 7/46/PBI/2005

Transaksi Murabahah

PBI No. 5/7/PBI/2003

Para pihak

Bank sebagai penyedia dana, nasabah sebagai penerima dana untuk transaksi murabahah

Bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli

Penyerahan Barang Kena Pajak

Penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual langsung kepada nasabah (terkena PPN). Tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual kepada bank, tidak juga ada penyerahan Barang Kena Pajak dari bank kepada nasabah.

Penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual kepada bank, dan penyerahan Barang Kena Pajak dari Bank kepada nasabah.

Oleh karena itu, pembiayaan murabahah jelas berbeda dengan transaksi murabahah.  Pembiayaan murabahah jelas secara kategoris masuk dalam kategori jasa perbankan yang oleh UU No. 18/2000 Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan itu menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yag tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.  Atas dasar itulah, tidak ada PPN atas pembiayaan murabahah.

PPN atas Murabahah atau Pembiayaan Murabahah
 

Statistics


Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 83

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 89

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Members : 83752
Content : 154
Web Links : 6
Content View Hits : 665267

Who's Online

We have 17 guests online

Latest News


Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Popular


Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home2/adiwarma/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Polls

Bagaimana Penerapan Bank Syariah Di Indonesia?