Situs resmi Adiwarman A. Karim Sukuk dan Kacang Tanah
YOU ARE HERE: Home article Sukuk dan Kacang Tanah

Sukuk dan Kacang Tanah

E-mail Print PDF

Gagal bayar sukuk tentu dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah struktur sukuk itu sendiri.  Secara umum, sukuk yang ada saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua.  Pertama, sukuk yang berbasis aset riil (asset-based sukuk).  Kedua, sukuk yang melekat pada dan dijamin oleh aset riil (asset-backed sukuk).

 

Untuk asset-based sukuk, aset riil hanya digunakan untuk membuat struktur transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah.   Dalam prinsip syariah setiap transaksi harus memenuhi tiga rukun, yaitu 1) adanya para pihak, 2)  adanya obyek transaksi (ma’kud alaih) dan harganya, 3) adanya kesepakatan.  Oleh karenanya, aset riil yang dijadikan dasar penerbitan sukuk biasanya tidak dijadikan sumber pembayaran dan tidak dijaminkan untuk pembayarannya.

Sedangkan untuk asset-backed sukuk, aset riil yang dipisahkan kepemilikannya  kepada SPV (Special Purpose Vehicle) juga menjadi sumber pembayaran dan dijaminkan untuk pembayarannya.  Perbedaan ini secara teoritis memberikan tingkat risiko yang berbeda.

Di sisi lain, sukuk masih terus diminati pasar.  Indonesia mulai masuk ke pasar internasional dengan menawarkan sukuk senilai 650 juta dolar AS.  Bahrain juga menawarkan sukuk senilai 500 juta dolar AS.  Meskipun secara keseluruhan pasar sukuk mengalami penurunan sebesar 56 persen pada tahun 2008, setelah  mencapai rekor tertinggi senilai 30,8 milyar dolar AS pada tahun 2007.

Keuangan syariah yang selama ini dipercaya kokoh dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis ekonomi, mulai dipertanyakan keabsahannya.  Paling tidak karena tiga indikasi yang sekarang ini mulai tampak di luar negeri.  Pertama, munculnya penerbit sukuk yang gagal bayar.  Kedua, menurunnya nilai aset perusahaan keuangan syariah karena turunnya nilai pasar surat berharga yang dimilikinya.  Ketiga, mulai meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Dilihat dari sisi risiko, investor pada asset-based sukuk sebenarnya mempunyai tingkat risiko yang sama dengan memberikan utang tanpa jaminan (unsecured).  Sedangkan investor pada asset-backed sukuk mempunyai hak tagih atas aset riil yang telah dipisahkan kepemilikannya, walaupun di beberapa Negara hak tagih atas aset riil ini bukan berarti hak atas aset riil itu sendiri.

Secara lebih spesifik, struktur sukuk dengan akad ijarah mausufah  bi dzimmah yaitu akad sewa dimana barang yang akan disewakan belum wujud tentu mengandung risiko yang lebih besar daripada sukuk dengan akad ijarah yaitu akad sewa yang barangnya telah wujud.

Secara syariah kedua jenis sukuk ijarah ini sama-sama memenuhi prinsip syariah, namun secara risiko berbeda.  Dalam sukuk ijarah yang barangnya masih akan diwujudkan tentu ada tambahan risiko yaitu gagal-serah atau gagal-pakai barang yang menjadi objek sukuk. Bila dalam kontraknya risiko ini tidak diantisipasi dan dilindungi maka risiko investor sebenarnya sama dengan utang tanpa jaminan (unsecured).  Sedangkan dalam sukuk yang barangnya telah wujud, risiko ini tidak ada.

Disinilah peran penting regulator dan lembaga fatwa dalam menerbitkan aturan main.  Tidak saja diperlukan pemenuhan aspek syariah secara formal-prosedural, namun jauh lebih penting lagi diperlukan kearif-bijaksanaan dalam menyusun regulasi dan fatwa bagi industri keuangan syariah.

Produk keuangan syariah yang sophisticated hanya layak dijual kepada investor yang sophisticated pula.  Hanya produk keuangan syariah yang sederhana boleh dijual kepada investor yang sederhana pula.  Sehingga diperlukan aturan yang mendefinisikan siapa investor yang sophisticated dan siapa investor yang sederhana, juga apa yang dimaksud produk yang sophisticated dan produk yang sederhana.  Logikanya, definisi ini akan berbeda dari satu Negara ke Negara lain karena perbedaan tingkat pemahaman dan perkembangan industrinya.  Itu sebabnya pula ide untuk saling-mengakui (mutual recognition) regulasi dan fatwa tanpa penyesuaian kondisi masing-masing Negara, tidak memenuhi kriteria kearif-bijaksanaan.

Dalam ilmu fikih, misalnya, ketika terjadi jual-beli kacang tanah yang belum dipanen juga membedakan antara transaksi diantara orang yang mempunyai keahlian dengan transaksi diantara orang awam.  Secara umum, bila transaksinya antara orang awam, fikih melarang jual-beli kacang tanah ini karena kuantitas dan kualitasnya tidak diketahui.  Sehingga dikawatirkan jual-beli semacam ini akan menimbulkan gharar (ketidak-pastian), oleh karenanya transaksi ini dilarang.  Mereka inilah yang disebut pedagang sederhana.

Namun bila transaksinya dilakukan diantara orang yang mempunyai keahlian dalam menaksir kualitas dan kuantitas kacang tanah, maka transaksi ini dibolehkan.  Biasanya si pembeli diberi kesempatan untuk mengambil contoh kacang tanah dibeberapa tempat di lahan yang akan dipanen, kemudian mereka mulai melakukan tawar menawar.  Kacang tetap segar didalam tanah, transaksi dapat dilakukan.  Mereka inilah yang disebut sophisticated traders.

Fikih yang dikembangkan ratusan tahun oleh sekian banyak ulama yang berusaha memberikan kearif-bijaksanaan lokal dalam menafsirkan ketentuan syariah, merupakan warisan yang tidak ternilai bagi kita yang hidup di jaman ini.  Selalu terasa ruh dalam fatwa-fatwa mereka. Ruh kearif-bijaksanaan, ruh maqasid syariah, ruh kebenaran hakiki.

Tanpa ruh ini, keuangan syariah akan terasa hambar bagaikan masakan tanpa garam.  Formal-prosedural memang memenuhi prinsip syariah, namun kesyariahannya tidak dirasakan oleh masyarakat.

Indonesia merupakan harapan besar dunia untuk menampilkan keuangan syariah yang benar-benar terasa ruhnya.  Selama ini, Indonesia lebih memilih mazhab berhati-hati daripada mazhab pertumbuhan.  Mengecilkan peran ulama, apalagi mengerdilkan peran ulama dalam membangun industri keuangan dan perbankan syariah hanya akan menghasilkan industri keuangan dan perbankan syariah tanpa ruh.

Sukuk dan Kacang Tanah
 

Statistics

Members : 18459
Content : 140
Web Links : 6
Content View Hits : 361890

Who's Online

We have 48 guests online